About UGM
IT Center
Library
Research
Webmail

Revitalisasi Negara Maritim yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Posted by Administrator
Posted on
03
Nov
2014

Tahun 2014 adalah tahun estafet pemerintahan Indonesia dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke pemerintahan Presiden Joko Widodo (JW). Berbagai tantangan yang harus diselesaikan sudah di depan mata yang menyangkut kedaulatan wilayah maritim, kemandirian ekonomi dan kepribadian sebagai bangsa besar dan bermartabat. Masihkah ini semua impian?. Kerajaan Sriwijaya di abad 16 telah membuktikannya dan menjadi pelajaran berharga bagi kita.

Secara geografis, wilayah Indonesia adalah wilayah tropika di katulistiwa berciri maritim yang ditandai dengan area lautan yang bertaburkan ribuan pulau, bukan berciri daratan dengan pulau yang dikelilingi oleh pantai dan laut. Wilayah Indonesia yang membentang dari barat ke timur sepanjang 5.110 km dan membujur dari utara ke selatan sepanjang 1.888 km dengan luas wilayah 5.193.252 km2 memiliki 1.890.754 km2 daratan dan 3.302.498 km2 laut atau 2/3 wilayah tersebut berupa laut. Wilayah ini memiliki sumber daya alam (SDA) yang ada di darat dan laut melimpah dan penduduk sebanyak 40% dari populasi ASEAN (600 jutaan). Dengan lokasinya yang strategis diantara benua Asia yang berbudaya timur dan Australia yang berbudaya barat, seharusnya Indonesia berpeluang menjadi negara besar dan bermartabat tidak hanya karena luas wilayahnya, tetapi juga karena ekonominya yang mapan, ipteks yang unggul, SDM yang handal dan politik internasional yang santun. Peluang ini tentu masih ada jika negara ini dikelola dengan baik dan benar, serta tujuan tersebut menjadi tujuan bersama seluruh elemen masyarakat Indonesia. Saat ini belum nampak kebersamaannya.

Secara politik dan yuridis, wilayah kedaulatan Indonesia dalam bentuk wilayah maritim masih belum jelas, terutama batas dengan Negara tetangga yang secara historis terbentuknya negara tersebut berbeda. Wilayah Indonesia kini dan nusantara dulu sebagian besar adalah wilayah jajahan Hindia Belanda; sementara negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia adalah wilayah jajahan Inggris yang notabene peta wilayah yang diacu mungkin berbeda. Perbedaan peta acuan ini akan berpotensi konflik jika tidak segera disamakan pemahamannya. Pembangunan mercusuar oleh Malaysia di wilayah Indonesia menjadi salah satu contoh perbedaan acuan yang hingga kini belum jelas statusnya. Stabilitas polkam wilayah perbatasan tersebut menjadi penting yang akan mengganggu pertumbuhan ekonomi kita karena merupakan jalur logistik dan manusia dari utara ke selatan dan sebaliknya.

Rintisan untuk memiliki ekonomi mapanpun sudah dilakukan. Pasang surut pertumbuhan ekonomi telah terjadi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk kategori baik dikala negara-negara lain di dunia mengalami krisis. Ekonomi kita tumbuh berturut-turut mulai dari 4,5% (2009), 6,1% (2010), mencapai puncak 6,5% (2011), namun kemudian merosot ke 6,23% (2012), 5,78% (2013) dan 5,12% (2014) atau rerata pertumbuhannya 5,7%. Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, pendapatan perkapita Indonesia pada tahun 2014 sebesar USD 4.700, telah sesuai dengan nilai yang ada di visi Indonesia 2025, tetapi masih jauh lebih rendah dari negara-negara tetangga sesama ASEAN di tahun yang sama, misalnya Thailand USD 10.000, Malaysia USD 15.000 dan Singapore USD 50.000. Sementara, dengan capaian pendapatan perkapita tersebut, tingkat kebocoran uang Negara masih cukup tinggi, target pengguna subsidi BBM masih tidak tepat sasaran dan sediaan lapangan kerja masih rendah yang ditunjukkan oleh angka pengangguran absolut tinggi. Lemahnya tenaga untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi tersebut, diduga karena pola pembangunan ekonomi yang masih menganut pola Daratan-Sentralistik-NBE. Pusat pertumbuhan ekonomi dibangun hanya terpusat di ring Jakarta sebagai ibukota atau pulau Jawa dan melupakan daerah atau pulau lain terutama yang jauh dari ibukota seperti di daerah perbatasan dengan tanpa adanya konektivitas antar pulau yang efektif dan efisien. Konsekuensinya adalah biaya logistik tinggi bahkan sekitar 17% lebih tinggi dari Malaysia. Sehingga, harga kebutuhan hidup dan material untuk pembangunan mahal di wilayah yang jauh dari pulau Jawa. Pada saat yang sama, telah terjadi eksploitasi SDA yang pengelolaanya di tangan perusahaan asing dan hasilnya dijual langsung tanpa pemberian nilai tambah (NBE=Natural-Based Economic). Untuk itu, UU No 4 Tahun 2009 tentang kewajiban perusahaan minerba membangun smelter yang efektif diterapkan tahun 2014 harus ditegakkan.

Terkait dengan otonomi daerah, meskipun telah sekian tahun dijalankan, masih juga terjadi ketidaksinkronan peraturan atau tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk untuk produk minerba. Akibatnya, iklim investasi tidak kondusif dan pendapatan perkapita tidak merata antara pusat dan daerah. Kondisi ini menyebabkan kemiskinan sebesar 11,37% (Maret 2013) yang mayoritas ada diwilayah pedesaan yang tersebar dari Sabang hingga Merauke lembam untuk diturunkan. Analogi ini sama seperti yang terjadi pada kereta api dengan 1 motor penggerak di lokomotif yang menarik banyak gerbong; kereta api tersebut tentu sulit untuk melaju cepat; berbeda dengan kereta cepat Jepang “shinkansen” yang setiap gerbongnya memiliki motor sendiri-sendiri. Pola pembangunan yang kita anut selama ini mungkinkah karena bertentangan dengan anugerah alam kita yang berwilayah maritim?. Jika memang bertentangan, mungkinkah pola pembangunan kita kedepan disesuaikan dan beralih ke pola Maritim-Nonsentralistik-KBE?. Dalam pola ini, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis ipteks (KBE=Knowledge-Based Economic) dibangun merata di semua wilayah dari Sabang-Merauke sesuai dengan potensi wilayahnya. Antar pusat pertumbuhan ekonomi dibangun jaringan penghubung logistik dan manusia yang efektif dan murah. Alat transportasi matra darat, laut dan udara yang industrinya pernah kita bangun menjadi prioritas pembangunan. Kendaraan masal umum menjadi prioritas transportasi darat, sedangkan kapal-kapal besar dibangun untuk distribusi logistik dan manusia dari seaport satu kelainnya, dan hal yang sama juga untuk pesawat terbang. Dalam konteks ini, industri hulu-hilir dalam negeri yang masih tetap menjadi andalan penting sebagai penumbuh ekonomi yang signifikan yang masih ada, seperti di Jawa, perlu direvitalisasi. Sepuluh industri strategis bermatra darat, laut dan udara dengan 1 R&D (Puspitek) yang telah dibangun di Jawa perlu ditumbuhkembangkan lagi dan direplika ke pulau-pulau lain. Industri ini telah mati suri setelah diterapkannya PP No 52 Tahun 2002 tentang pengalihan pengelolaan dari PT BPIS ke BUMN. Model sinergi triple-helix versi Kementerian Negara Riset dan Teknologi “ABG”:Academic-Bussines-Government atau versi UGM “UIC”: University-Industry-Community perlu diimplementasikan dengan penguatan inkubator bisnis dan SINAS-SIDA sebagai rumah penyemaian industri baru yang dapat menjaga keberlangsungan hidup industri dan inovasi nasional. Investor industri dalam negeri perlu juga lebih didorong untuk berkontribusi dari pada investor asing yang tidak akan menguntungkan Indonesia dalam jangka panjang karena tidak akan menjadikan Indonesia mandiri dan berdaulat. Pola pembangunan Maritim-Non sentralistik-KBE ini mungkin akan lebih sesuai dan handal tidak hanya untuk menghadapi tantangan ASEAN Economic Cooperation 2015 (AEC), ASEAN+3 (China, Jepang dan Korea), tetapi juga Asia-Pasific Economic Cooperation 2020 (APEC). Mulai tahun 2015, dinamika baru akan muncul di kawasan ini dengan disepakatinya pasar tunggal ASEAN. Barang, jasa, manusia dan modal dari Negara anggota ASEAN akan bersaing dan mungkin bersinergi di kawasan ini. Tentunya, secara logika Indonesia dengan wilayah maritim dan daratan kepulauan yang luas dan kaya biota, SDM dan SDA ini mestinya tidak akan mengikuti jejak negara-negara ASEAN lainnya yang tidak memiliki kekayaan seperti Indonesia. Kesiapan internal dalam negeri kita akan menjadi kunci utama sebagai tuan rumah pasar dan sekaligus menjadi pemain ekonomi dan politik di kawasan ini. Harga barang dan jasa yang kita tawarkan harus kompetitif dan SDM yang kita miliki harus mampu bersaing. Untuk mewujudkan harga barang dan jasa yang kompetitif tersebut hanya akan dapat dilakukan oleh UMKM (Usaha Mikro, Kecil & Menengah) dan UB (Usaha Besar) yang memiliki 3 hal yaitu (1) SDM yang berkepribadian, memiliki passion, integritas, skill (terampil dan handal), produktif, dengan semangat kerja militant (smart dan work hard); (2) fasilitas produksi yang efektif dan efisien; dan (3) dukungan pemerintah dalam hal regulasi dan hukum yang kondusifdengan kebijakan fiskal yang berpihak.

Kemakmuran-kesejahteraan yang adil dan merata dari Sabang hingga Merauke yang terekspresi dalam bentuk sediaan pangan dan energi yang cukup dengan harga terjangkau bagi rakyat karena semuanya bersumber dan diolah dari tanah dan air wilayah maritim kita sendiri, serta jaminan kesehatan dan pendidikan yang dimiliki setiap manusia Indonesia adalah makna kedaulatan dan kemandirian. Namun cita-cita yang besar tersebut tidak akan dapat dicapai, jika manusianya tidak berkepribadian luhur, meskipun sistem yang dibangun bagus.

Banyaknya masalah yang dihadapi bangsa dan Negara kita yang harus diselesaikan yang sebagian merupakan bagian dari MDG’s (Millennium Development Goals) inilah, maka Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA) yang anggota dengan kompetensinya dilahirkan oleh UGM dengan 18 fakultas (saintek, soshum, kesehatan dan agro) perlu memiliki kepedulian lebih untuk ikut berkontribusi terwujudnya negara maritim yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.

Dalam rangka ulang tahun ke-65 UGM dan MUNAS XII KAGAMA tahun 2014 ini, KAGAMA akan menyelenggarakan workshop dengan tema Revitalisasi Negara Maritim yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian. Tema workshop kali ini merupakan rentetan dari seminar-seminar KAGAMA tahun 2011 (Mengukuhkan Strategi Kebudayaan Nusantara untuk Kedaulatan Bangsa), 2012 (Peran Indonesia dalam Percaturan Global Dalam Menyongsong Pergeseran Peradaban Dunia), 2013/September (Mewujudkan Kemandirian Indonesia sebagai Negara Maritim yang Adil dan Makmur), 2013/Nopember (Mewujudkan Kedaulatan SDA dan Pangan untuk Kemandirian Bangsa) dan pada tahun yang sama pada 14 Desember (Ipteks untuk Peningkatan Kualitas SDM, Kemandirian Ekonomi dan Industri Indonesia.

Share This Post To :